NEWS Opini

Genoside Etnis Betawi, dan Pelanggaran Hukum Pemerintah

Oleh : RISHA SHINDYANI HALIM

Perkembangan pembangunan Kota Jakarta tanpa disadari telah berdampak secara ekstrim tidak saja kepada ancaman kepunahan Budaya Betawi akan tetapi juga kepada Masyarakat Betawi sebagai satu kesatuan suku atau etnis. Karena itu siapapun Gubernur terpilih dalam pilgub DKI Jakarta pada 2017 mendatang, harus memikirkan untuk mengembalikan Masyarakat Betawi dan Kebudayaannya ke pangkuan Ibu pertiwi yaitu Jakarta sebagai Ibukota Negara. Orang Jakarta dan budayanya sudah terpencar dan terpisah-pisah satu dengan yang lain, entah kemana sebagai akibat kebijakan pembangunan Kota Jakarta yang hanya pro kepada kebutuhan pemukiman bagi kelas-kelas menengah dan kelas atas yang semuanya memilih Jakarta sebagai tempat tinggal dan tempat usaha dengan mencoba mengembangkan budaya dan ciri khas bawaan daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu orang Betawi harus dicarikan satu atau dua lokasi khusus untuk pemukiman kembali bagi orang-orang Betawi asli yang sekarang sudah terpencar ke berbagai pelosok di pinggiran Jakarta, (Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor dll). Membangun kembali dan merelokasi masyarakat Betawi asli berikut kebudayaannnya dalam satu kesatuan wilayah di DKI, yang saat ini terancam punah, akibat pembangunan fisik Ibukota Jakarta yang tidak mempertimbangkan faktor kelanjutan hidup satu komunitas masyarakat dengan budayanya, sama saja dengan melakukan kejahatan genoside karena secara tidak langsung mempunahkan manusia orang-orang Betawi dari kampung halamannya sendiri. Kepunahan sebuah kelompok bangsa, suku, ras dan kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik, sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok lain adalah tindakan genoside terhadap suku Betawi berikut kebudayaan asli Betwai yang akhir-akhir sudah terpinggirkan, punah bahkan tidak mungkin dilahirkan kembali.

Padahal masyarakt etnis Betawi sebagai pihak yang memiliki tanah sebagai warisan leluhur, kampung halaman, adat istiadat, bahasa sebagai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional Betawi harus dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Secara Konstitusi atau Hukum Dasar Negara yaitu UUD’45, Negara Republik Inodonesia Cq. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipandang telah mengabaikan hak-hak konstitusional masyarakat Betawi atas pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, identitas budaya beserta hak-hak tradisionalnya yang menurut UUD’45 wajib dilindungi, diakui dan dihormati sebagai bagian dari HAM, karena di dalam kelompok etnis Betawi itu melekat tradisi dan budaya Betawi yang sudah menjelma menjadi kebudayaan nasional dan peradaban Bangsa Indonesia sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia.

Sikap pemerintah mengabaikan tanggung jawab konstitusional atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan identitas budaya masyarakat tradisional Betawi beserta hak-hak tradisionalnya dan membiarkan punah secara sistemik, dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan genosida terhadap sebuah budaya dan peradaban masyarakat Betawi, karena cepat atau lambat bahkan hampir pasti masyarakat etnis Betawi akan kehilangan bahasa, suku, sejarah dan simbol-simbol peradaban orang Betawi, hanya karena Negara dan Pemerintah bersikap abai atau lalai memenuhi kewajiban konstitusionalnya atas hak-hak konstitusional masyarakat Betawi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18b, 28i dan pasal 32 UUD’45.

Di dalam era yang serba canggih maka paradigma tentang kejahatan genosida-pun mengalami pergeseran makna, yaitu pemusnahan sebuah etnis melalui kebjakan pembangunan yang tidak memihak kepada hak konstitusional masyarakat hukum adat. Padahal menurut Statuta Roma dan UU No.26 Tahun 2000, Tentang HAM, disitu dikatakan bahwa “genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, suku, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat trhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok lain.

Pemerintah, bisa dituntut pada level Mahkamah Internasional sebagai telah melakukan kejahatan genosida dan melanggar HAM jika membiarkan masyarakat Betawi kehilangan identitas budaya dan hak tradisionalnya akibat kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan perlindungan, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, identitas budaya sebagai bagian dari HAM yang harus dilindungi. Karena itu Gubernur terpilih dalam pilgub 2017 harus mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi masyarakt etnis Betawi dalam beberapa lokasi sebagai sebuah perkampungan emukiman tradisional khusus untuk merawat, menjaga dan memajukan kebudayaan dan hak-hak masyarakat tradisional Betawi sesuai dengan perintah UUD’45.

RISHA SHINDYANI HALIM, ADVOKAT TPDI DAN PUTRI ASLI BETAWI.