Agenda Jakarta Balaikota Direktori Jakarta GAGASAN Politik Uncategorized

Urgensi Kontrak Politik antara Parpol dengan Calon Perseorangan dalam Pilkada 2017

Oleh : Petrus Selestinus

PARTAI Nasdem dan Partai Hanura telah secara resmi menyatakan dukungan untuk memuluskan pencalonan Basuki Tjahja Parnama/BTP alias Ahok dengan Heru Budi Hartono/HBH sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Bagi seorang calon perseorangan, maka dukungan 2 (dua) Parpol dengan jumlah 15 (lima belas) kursi di DPRD DKI Jakarta, merupakan tambahan kekuatan yang sangat besar dan strategis secara politik.

Ini adalah sebuah fenomena politik yang menarik untuk dianalisis dari aspek hukum dan politik, karena bagaimanapun posisi Partai Nasdem dan Partai Hanura dengan jaringan infrastruktur politik di DKI Jakarta, sangat memadai untuk menggerakan mesin politiknya melakukan dukungan secara total mendampingi Teman Ahok, (tim yang bekerja menyiapkan segala sesuatu terkait kebutuhan calon perseorangan dalam pilkada DKI.

Jakarta 2017), namun pada tataran suprastruktur politik perlu juga dipikirkan jaminan dalam bentuk kontrak politik atau bentuk lainnya antara Partai Nasdem dan Partai Hanura dengan BTP-HBH sebagai pasangan calon Perseorangan, manakala pasangan calon ini terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2017.

Jika kita mencermati dukungan Partai Nasdem dan Hanura dengan infrastruktur politik yang dimiliki, serta modal sosial yang melekat dalam diri BTP/Ahok (popularitas, elektabilitas, keberhasilan dalam beberapa bidang membangun Jakarta, pribadi yang berani, jujur dll.), disamping kerja keras Teman Ahok dapat dieksploitasi dengan baik, maka kesuksesan semua pihak membawa bakal pasangan calon BTP-HBH untuk memimpin DKI Jakarta, tinggal menghitung hari, dalam 11 (sebelas) bulan ke depan tepatnya tanggal 8 Februari 2017. Yang perlu dijaga adalah “harmonisasi” dan “kohesivitas sosial” antara Teman Ahok, Parpol Pendukung (Nasdem dan Hanura) dan BTP-HBH sendiri, mengingat dinamika dan akselerasi politik pilkada DKI Jakarta 2017 sangat tinggi dan sangat rentan terhadap isue-isue sara, primordial bahkan hal-hal yang menjurus kepada kriminalisasi yang selalu muncul dan mengancam pasangan calon tertentu pada setiap musim pilkada.

Sementara pemerintah dan KPU tidak punya kebijakan yang permanen untuk menangkal persoalan sara, primordial dan kriminalisasi yang kerap muncul dan mengancam psangan calon dalam setiap event Pilkada.

Karena itu, Partai Nasdem dan Partai Hanura di satu pihak dengan pasangan BTP-HBH dan Teman Ahok di pihak yang lain perlu merumuskan sebuah mekanisme atau rancang bangun untuk membangun infrastruktur politik bersama dalam mensukseskan pilkada, dan bagaimana nanti kalau pasangan bakal calon BTP-HBH terpilih, posisi Partai Nasdem dan Partai Hanura sebagai pihak yang memikiki perangkat pada tataran suprastruktur, harus mengambil posisi untuk tetap mendukung kepemimpinan pasangan bakal calon BTP-HBH, jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, apakah melepaskan begitu saja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih jalan sendiri karena tidak ikatan secara hukum (kontrak politik) yang dibuat sebelumnya ataukah kontrak politik itu perlu dibuat pada saat bersamaan ketika mesin politik pada tataran infrastruktur politik hendak digerakan.

Di tataran infrakstruktur politik, mungkin tidak ada problem antara Teman Ahok dengan jaringan struktur Partai Nasdem dan Partai Hanura bersinergi membangun kerja sama mensukseskan pilkada 2017, namun kondisinya akan berubah manakala pasangan bakal calon BTP-HBH terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, maka dukungan politik untuk mengamankan kebijakan Gubernur terpilih, terutama terhadap kebijakan yang memerlukan persetujuan DPRD sudah pasti akan mendapatkan resistensi dari mayoritas Anggota DPRD dari Partai Politik yang sejak awal tidak mendukung atau menjadi oposisi terhadap BTP-HBH.

Pada saat itulah dukungan moral dan politik dari Partai Nasdem dan Partai Hanura serta diharapkan dari Partai Politik lain sangat diperlukan agar bisa mengamankan program-program Gubernur dan Wakil Gubernur BTP-HBH, (jika terpilih).

Dalam kondisi seperti ini, maka sangat diperlukan adanya kontrak politik yang bersifat mengikat antara Partai Nasdem dan Partai Hanura di satu pihak dan Teman Ahok dan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur BTP-HBH di pihak yang lain, yang mengatur secara jelas dan mengikat hubungan hukum pada tataran suprastruktur, demi menjaga stabilitas pemerintahan pasca pilkada 2017, mengingat BTP-HBH, sebagai pasangan calon perseorangan tidak memiliki cantelan politik pada tataran suprastruktur, sehingga hubungan hukum antara Partai Nasdem dan Partai Hanura selaku pihak yang memiliki jaringan pada suprastruktur perlu diatur dalam suatu kontrak politik yang mengikat, bermartabat, berasaskan keadilan dan demi kesinambungan pembangunan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara RI.

Persoalan hubungan hukum ini harus dibicarakan tuntas dan serius antara Teman Ahok dan bakal pasangan calon BTP-HBH dengan Partai Nasdem dan Partai Hanura, mengingat Undang-Undang Pilkada hanya mengatur hubungan hukum antara pasangan calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melalui wakil-wakilnya di DPRD, sedangakan pasangan calon perseorangan yang terpilih sama sekali tidak memiliki ikatan secara struktur dengan wakil-wakil rakyat di DPRD. Inilah yang menjadi problema hukum yang sangat dilematis.

Karena itu dukungan Partai Nasdem dan Partai Hanura terhadap bakal pasangan calon BTP-HBH dalam pilkada DKI Jakarta dari jalur Independen, bukan saja hanya pada tingkat infrastruktur politik, tetapi juga pada suprastruktur politik. Ini adalah sebuah fenomena politik yang sangat menarik terlebih-lebih Partai Nasdem dan Partai Hanura telah menangkap fenomena politik ini secara cerdas, namun demikian hubungan Parpol dan calon Independen ini harus dikapitalisasi semaksimal mungkin untuk memperkecil ruang opisisi, manalaka pasangan calon BTP-HBH terpilih.

Memang terdapat banyak ruang kosong atau kevakuman hukum, dimana UU Pilkada tidak mengatur dengan jelas dan lengkap, bagaimana Parpol yang punya wakil di DPRD tidak mengusung calon, tetapi memberikan dukungan kepada pasangan calon Perseorangan yang tidak punya cantelan kekuasaan di Legislatif.

Bagaimana menata hubungan hukum lebih lanjut pada tataran suprastruktur, jika nanti bakal pasangan calon BTP-HBH terpilih menjadi Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, lalu bagaimana mengelola hubungan hukum dan politik antara Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di tingkat suprastruktur bagi calon Perseorangan, semuanya itu belum diatur di dalam Undang-Undang Pilkada.

Dengan demikian dukungan Partai Politik melalui infrasturktur politik yang dimiliki untuk mensukseskan pilkada 2017, harus dibarengi dengan jaminan secara utuh dan mengikat pada tataran suprastruktur dari Partai Politik yang mendukung (Nasdem dan Hanura) dalam bentuk kontrak politik agar program-program Gubernur terpilih dari jalur Independen bisa berjalan dengan lancar, lepas dari gangguan yang bersifat destruktif, terutama terhadap program-program pemerintah yang kelak memerlukan persetujuan DPRD.

Petrus Selestinus adalah Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), dan advokat Peradi.